Minggu Depan Vaksinasi Sinovac Dimulai, Pemerintah Kejar EUA BPOM dan Sertifikat Halal MUI

Minggu Depan Vaksinasi Sinovac Dimulai, Pemerintah Kejar EUA BPOM dan Sertifikat Halal MUI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rapat dengan seluruh Kepala Daerah untuk memulai vaksinasi virus corona (Covid 19) 'Sinovac' pada pekan depan. Sinovac merupakan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech Ltd. Airlangga menjelaskan, vaksinasi bisa dilakukan tentunya menunggu Emergency Use Authorization (EUA) yang akan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, ia berharap sertifikasi halal terkait vaksin Sinovac juga bisa segera dikeluarkan oleh Majelid Ulama Indonesia (MUI). "Dan tentunya di minggu depan ini izin Emergency Use Authorization ini bisa dikeluarkan oleh Badan POM, kemudian juga oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal" jelas Airlangga. Perlu diketahui, Emergency Use Authorization (EUA) merupakan mekanisme untuk memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan tindakan medis, termasuk pemakaian vaksin, selama berlangsungnya keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini.

Melalui EUA, Administrasi Makanan dan Obat obatan atau Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat (AS) dapat mengizinkan penggunaan produk medis yang disetujui maupun tidak disetujui, tentunya dalam kondisi darurat untuk melakukan sejumlah langkah. Mulai dari mendiagnosis, mengobati, mencegah penyakit serta menangani kondisi serius atau mengancam jiwa. FDA selama ini telah menjadi lembaga rujukan 'pengawasan produk makanan dan obat obatan yang akan diedarkan secara global', termasuk izin penggunaan darurat vaksin Covid 19.

Terkait EUA, saat ini izin tersebut telah diberikan kepada vaksin yang diproduksi perusahaan farmasi asal Inggris, AstraZeneca. AstraZeneca memang telah mengembangkan vaksin virus corona (Covid 19) dengan menggandeng peneliti dari Universitas Oxford. Mentreri Luar Negeri Retno Marsudi pun menyambut baik izin yang telah dikantongi raksasa farmasi negeri britania raya itu dari The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris.

"Kemarin kita menerima kabar bahwa Emergency Use of Authorization atau EUA untuk AstraZeneca telah diberikan oleh The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris," ujar Retno, dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020). Menurut Retno, kabar pemberian EUA oleh MHRA ini tentunya menjadi hal yang positif bagi Indonesia. Karena MHRA dianggap sebagai salah satu otoritas regulasi yang ketat (stringent regulatory authorities) yang tentunya dapat mempercepat perizinan vaksin ini oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melalui mekanisme reliance.

Terkait mekanisme reliance, selama ini mekanisme tersebut memang dimaksudkan untuk mempercepat ketersediaan dan akses obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. "Ini tentunya merupakan kabar yang baik bagi kita semua, karena MHRA merupakan salah satu dari enam stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme relience dengan BPOM. Melalui mekanisme reliance ini, proses penerbitan Emergency Use of Authorization atas vaksin AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah," tegas Retno. Retno kemudian menyebut EUA yang dikeluarkan oleh MHRA, akan memudahkan proses perizinan EUA terkait vaksin ini dari pihak terkait di Indonesia.

"Hasil Emergency Use of Authorization di Inggris ini dapat dijadikan basis dan review dikeluarkannya Emergency Use of Authorization di Indonesia," papar Retno. Lebih lanjut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini kembali menyampaikan bahwa secara global, banyak negara termasuk Indonesia telah mendorong upaya percepatan keluarnya EUA ini. "Sebagaimana dijelaskan Kepala BPOM (Penny Lukito) kemarin, upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait baik di Indonesia dan di luar negeri terus dilakukan untuk mempercepat Emergency Use of Authorization," tutur Retno.

Kendati berburu dengan waktu dalam upaya pengadaan vaksin, dirinya menegaskan bahwa aspek utama dalam perizinan penggunaan vaksin Covid 19 tetap diperhatikan, yakni keamanan, kualitas hingga efektivitas vaksin itu dalam melawan virus tersebut. "Tentunya proses ini tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin," pungkas Retno.

Previous PostNextNext Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *